RANGKUMAN ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN UTS

RANGKUMAN ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN UTS

BAB I DASAR – DASAR TEORI KEBIJAKAN

1.         Kebijakan  adalah  dasar  yang memberikan  arah  bagi  program  atau  kegiatan  untuk  mengatasi  masalah  atau mencapai  tujuan.   Kebijakan  merupakan  suatu  prinsip atau  cara  bertindak  yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Dunn 2000; Krott 2005; Suharto 2010).

2.         Kebijakan (policy) adalah suatu cara bertindak yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

3.         Kebijakan(policy) merupakan suatu panduan dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan atau mencapai sasaran tertentu.

4.         Dalam konteks kehutanan, Krott (2005)menyatakan bahwa kebijakan kehutanan  merupakan  proses  tawar-menawar  sosial  yang  mengatur  konflik kepentingan  dalam  pemanfaatan  dan  perlindungan  hutan  sesuai  dengan  program dari sektor kehutanan.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

5.         Pembuatan kebijakan (Policy making) adalah suatu proses yang terdiri dari tahap-tahap siklus politik yang saling terkait, yaitu: formasi kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn 2000).

6.         Istilah “kebajikan”  mengacu  pada  apa yang  dikenal  dengan “virtues”  dan “kebijaksanaan” merupakan terjemahan dari kata “wisdom”. Dalam halini, ruang lingkup ilmu yang kita  pelajari  adalah  ilmu  kebijakan  (policy  science),  sehingga  istilah  “kebijakan” identik dengan terminologi  “policy”.

7.         Kebijakan (policy) hendaknya dilaksanakan dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan (virtues) dengan pertimbangan kebijaksanaan (wisdom)

8.         Secara  ekstrem,  pertarungan  kepentingan  terhadap sumberdaya alam pada umumnya mengerucut pada dua kutub yang berseberangan, yaitu: pemenuhan nafsu keserakahan atau penegakan nilai-nilai kebajikan

9.         Pengertian perbedaan

a.       Policy :  segala sesuatu yang berkaitan dengan cara bertindak yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

b.      Politics : hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan (distribusi kekuasaan, resolusi konflik, pengambilan keputusan)

c.       Polity :hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik (kelembagaan, struktur, ideologi)

10.     Fungsi kebijakan adalah memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan (opsi) tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program, dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif.

11.     Siklus Kebijakan

a.       Formasi kebijakan = tahapan awal dalam proses pembuatan kebijakan

b.      Agenda Kebijakan = usulan kebijakan diagendakan oleh lembaga pembuat kebijakan dan dibahas dalam proses perumusan kebijakan

c.       Formulasi Kebijakan = proses  pembuatan  kebijakan untuk  merumuskan  materi  kebijakan  yang  menghasilkan rancangan kebijakan

d.      Adopsi Kebijakan = tahapan dimana suatu rancangan kebijakan diterima atau  ditetapkan  secara  resmi  sebagai  kebijakan  yang akan diimplementasikan.

e.      Implementasi Kebijakan = tahapan dimana suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan (diadopsi) mulai diberlakukan atau dilaksanakan

f.        Evaluasi Kebijakan = tahapan  dimana  suatu  kebijakan  dievaluasi kesesuaiannya,  baik  kesesuaian  substansi  (materi,  hiererki)  maupun kesesuaian  capaian  atau  aspek  pelaksanaannya

12.   Berdasarkan Proses = Deskriptif ( Formasi Kebijakan, Agenda Kebijakan, Formulasi Kebijakan), Berdasarkan Akibat = Preskriptif ( Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan)

BAB II TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN & MASALAH KEGAGALAN KEBIJAKAN

1.       FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMENGARUHI  PENGAMBILAN  KEPUTUSAN

a.       Pengaruh tekanan dari luar = 2 ideologi bersebrangan, contoh pengaruh  external pressures  dalam pengambilan keputusan besar adalah tekanan masa mahasiswa di luar gedung parlemen yang memaksa presiden Suharto turun dari kekuasaan tahun 1998

b.      Pengaruh Kebiasaan Lama = Tergantung kebiasaan yang berlaku & berjalan (konservatif), Contoh Para penguasa  akan  cenderung  membela  kebijakan  dan  kebiasaan  lama  karena berusaha untuk terus mempertahankan kekuasaannya. 

c.       Pengaruh sifat – sifat pribadi = kesesuaian sifat-sifat pribadinya  dengan tugas  yang  diemban

d.      Pengaruh dari Kelompok Luar = Diluar pengambil keputusan, intervensi mempengaruhi kebijakan, poleksosbud

e.      Pengaruh keadaan masa lalu = pembelajaran (lesson  learns)  dari keberhasilan  kebijakan  di  masa  lalu

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

2.       Kesalahan umum dalam pengambilan keputusan

a.       Cara berpikir yang sempit = menganggap selalu benar

b.      Masa depan adalah pengulangan masa lalu = tidak selalu, tapi ambil pelajaran dari sebelumnya

c.       Terlalu menyederhanakan masalah = contoh, masalah banjir dan reboisasi

d.      Terlalu menggantungkan pada pengalaman satu org = contoh, rapat yg melibatkan berbagai level eselon àpengarahan

e.      Dilandasi prakonsepsi pengambil keputusan =

f.        Tidak ada keinginan bereksperimen = UU pemda yg berlalu buru2

g.       Enggan mengambil keputusan tegas = villa lia di puncak

3.       Tipologi model pengambil keputusan

a.       Pure Rationally Model;pengambilan keputusan didasarkan pada kebenaran universal.

b.      Economically Rational Model;pengambilan keputusan didasarkan pada pilihan yang paling ekonomis.

c.       Sequential – Decision Model; keputusan diambil berdasarkan eksperimen berbagai alternatif yang paling efektif.

d.      Incremental Model;keputusan dibuat dengan sedikit perubahan dari kebijakan sebelumnya.

e.      Satisfying Model;keputusan diambil berdasarkan pilihan alternatif pertama tanpa menimbang alternatif lain.

f.        Optimal Model;pengambilan keputusan yang integratif sehingga diperoleh hasil optimal.

4.       Kegagalan kebijakan

a.       Materi atau substansi kebijakan buruk (bad policy) = tidak sesuai dengan  kebutuhan  dan  dinamika  masyarakat

                                                               i.      Disharmoni kebijakan = bertentangan dg UU

                                                             ii.      Inkonsistensi kebijakan = substensi peraturan tidak konsisten antar kebijakan

                                                            iii.      Ambivalensi kebijakan = maksud  dari  suatu  ayat  atau  pasal  yang  tidak jelas  karena memiliki  makna  yang  multi  tafsir

b.      Implementasi kebijakan buruk = jika dilaksanakan secara  ceroboh  atau  implementasinya buruk hasilnya juga akan buruk

c.       Kebijakan bernasib buruk = karena  kondisi  “force  majeur” atau akibat faktor eksternal diluar kendali pembuat kebijakan

5.       Salah satu cara untuk mengurangi kegagalan kebijakan adalah dengan memastikan substansi kebijakan dengan orientasi atau tujuan dibuatnya kebijakan. Banyak orang beranggapan  bahwa  kebijakan  diperlukan  jika  ada  masalah atau  dengan  kata  lain kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah (lihat Islamy 2007:79-82)

6.       Tiga elemen kebijakan

a.       Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

b.      Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

c.       Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

BAB III METODE ANALISIS DAN SINTESIS KEBIJAKAN

1.       Analisis kebijakan kehutanan  dan  lingkungan  dapat  dilakukan  dengan  metode  kuantitatif  maupun kualitatif.   Arah  analisis  kebijakan  dapat  bersifat induktif  (analisis  dari  hal  yang khusus ke umum) dan deduktif (analisis dari hal yang umum ke khusus).

2.       Arah analisis kebijakan

a.       Analisis Kebijakan berdasarkan Proses = bagaimana  proses pembuatan kebijakan  (ex-ante)

b.      Analisis Kebijakan berdasarkan Akibat = bagaimana  akibat  dari berlakunya  suatu  kebijakan  (ex-post)

3.       Model analisis kebijakan

a.       Model prospektif = bentuk  analisis  kebijakan  yang  mengarahkan kajiannya  pada  masa  sebelum  suatu  kebijakan  diterapkan

b.      Model retrospektif = analisis kebijakan yang dilakukan untuk mengevaluasi akibat  dari  suatu  kebijakan  setelah  kebijakan  diimplementasikan

c.       Model integrative = merupakan  perpaduan  antara  model  prospektif  (ex-ante)  dan model  retrospektif  (ex-post

4.       Objek analisis kebijakan

a.       Filosofi dan substansi kebijakan = berfokus pada filosofi dan substansi pada umumnya dapat didekati dengan analisis normative “apa yang seharusnya”

b.      Implementasi kebijakan = fokus  dalam  masalah  implementasi  pada  umumnya dilakukan  melalui  pendekatan  analisis  positif, “apa yang terjadi”

5.       Metode analisis kebijakan berdasarkan proses

a.       Analisis model institusional = berdasarkan struktur organisasi pemerintahan:

 Horisontal: eksekutif, yudikatif, legislatif

 Vertikal: pusat, provinsi, kabupaten, desa

b.      Analisis model elit masa = analisis  kebijakan yang  difokuskan pada  kelompok  elit  yang  dominan

                                                               i.      Kelompok elit – penentu kebijakan

                                                             ii.      Rakyat – (hampir) tdk terlibat dlm pengambilan keputusan

                                                            iii.      Arah proses pembuatan kebijakan top down

c.       Analisis model kelompok = dibuat  berdasarkan  hasil  pendalaman, pengamatan,  atau  diskusi dengan  kelompok-kelompok  yang dianggap relevan

sesuai diterapkan apabila:

 Proses  pembuatan  kebijakan  sangat  dipengaruhi  atau ditentukan  oleh kelompok kepentingan (interest group)yang kuat.

 Kebijakan  yang  akan  dihasilkan  merupakan  perimbangan  (equilibrium) yang dicapai dari hasil tarik-menarik kepentingan antar kelompok.

d.      Analisis model system – politik

                                                               i.      respon  dari  suatu sistem  politik

                                                             ii.      didasarkan  pada  konsep  teori  informasi:  input, proses, output, dan feedback)

6.       Metode analisis kebijakan berdasarkan akibat

a.       Analisis kebijakan model rational – comprehensive = analisis terhadap suatu kebijakan  yang  dilakukan  dengan  memerhatikan  kaidah-kaidah  yang  rasional dengan  bermodalkan  pada  komprehensivitas  informasi  dan  keahlian  pembuat keputusan

b.      Analisis kebijakan model incremental = dilakukan  apabila  kebijakan  yang akan  dianalisis  merupakan  kelanjutan  dari  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ada sebelumnya  dengan  sedikit  memodifikasi

c.       Analisis Kebijakan Model Mixed – Scanning = model  analisis  kebijakan  yang menggabungkan model rational-comprehensive dan model  incremental

7.       Empat instrumen kebijakan:

a.       Instrumen regulasi = dalam rangka membuka dialog lebih  lanjut  diantara  para  pihak  untuk  mendiskusikan  substansi  kebijakan  secara mendalam  dan tepat sasaran

                                                               i.      Analisis konten kebijakan

                                                             ii.      Analisis struktur dan hierarki kebijakan = undang2

                                                            iii.      Analisis konsistensi dan gap implementasi kebijakan = normative dan positif

b.      Instrumen fiskal =

c.       Instrumen administrasi

d.      Instrumen informasi

8.       Performa kebijakan

a.       Perilaku politik

b.      Kondisi lingkungan = kesejahteraan, urbanisasi, system ekonomi, tk.pendidikan, ketimpangan sosial

c.       Supra kebijakan

9.       Analisis kebijakan efektif

a.       IDENTIFIKASI MASALAH DENGAN BENAR

b.      KUASAI PERMASALAHAN DAN METODE ANALISIS

c.       BUATLAH BEBERAPA ALTERNATIF ANALISIS

d.      TENTUKAN KRITERIA SAMPLE DAN ASUMSI

e.      TENTUKAN LUARAN DAN MANFAAT ANALISIS

f.        HAPUSLAH SKENARIO ALTERNATIF YANG KURANG RELEVAN

g.       TENTUKAN OPSI TERBAIK BERDASARKAN HASIL ANALISIS KEBIJAKAN

h.      KOMUNIKASIKAN HASIL ANALISIS KEBIJAKAN SECARA EFEKTIF

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

1.       Kebijakan adalah hasil keputusan formal dari perdebatan yang kompleks yang melibatkan berbagai kekuatan/kekuasaan yang berpengaruh (James Mayers and Stephen Bass, 2004.

2.       Pembuatan kebijakan melibatkan konflik-konflik

a.       Konflik tujuan

b.      Konflik actor

c.       Konflik paradigma

3.      

4.      

5.       Karakteristik Partai Politik

a.       Dipilih secara periodic

b.      Bersaing pada massa mengambang (floating voter)

c.       Program politik difokuskan bukan pada majoritas kader partai, tetapi kepada minoritas mengambang penentu

d.      Loyalitas anggota partai dipertahankan dengan cara (a) ancaman tidak dipilih sebagai wakil partai untuk pemilu dan (b) memecat anggota yang tidak sejalan dengan garis partai

e.      Tujuan utama partai: (a) memenangkan pemilu, (b) menguasai parlemen dan (c) mendominasi pemerintahan

6.       Karakteristik Kelompok Kepentingan

a.       Terorganisir dengan baik

b.      mencari perlindungan dari politisi & birokrat dan menolak persaingan bebas melalui kelompok lobby yang dibangunnya

c.       Lobby tidak jarang diikuti dengan sogokan

d.      Tidak jarang ‘suppliers interests’ juga berubah menjadi dan/atau membiayai ‘social interest group

7.       Karakteristik Birokrat

a.       Pejabat publik sering mempunyai kepentingan sendiri dalam pembuatan kebijakan

b.      Mereka membangun institusi (aturan main & organisasi) yang dapat meningkatkan kekuasaan/kewenangan

c.       Birokrat menikmati asymmetric information, karena partai & masyarakat tidak dapat mengontrol secara efektif melalui pemilu (birokrat tidak dipilih melalui pemilu

d.      Karena birokrat memiliki pengalaman & keahlian pada bidang bidang khusus parlemen sering meminta mereka untuk membuat peraturan di bidangnya

8.      

9.       Natural and social capital approach

a.       Kelestarian diartikan sebagai perlindungan thd natural capital, manmade capital, human capital, social capital and cultural capital untuk generasi akan datang

10.   Dua aliran pembangunan berkelanjutan

a.       Weak sustainability = Deplesi SDA & L tertentu dapat ditolerir apabila sebagian manfaat deplesi tersebut dapat menyediakan sumberdaya pengganti,, Penurunan SDA & L  sumberdaya buatan meningkat

b.      Strong sustainability = SDA tertentu tidak tergantikan oleh sumberdaya buatan

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

11.   Ecosystem management approach =  menekankan adanya peran sistem alam (natural systems), seperti DAS, SDA, SDH yang harus dikelola secara terencana dengan metode-metode ilmiah àscientific forestry

a.       Perlindungan dan pemulihan ekosistem

b.      memperhatikan konservasi biologi, hidrologi dan aspek2 lain dalam ekologi

c.       mengintegrasikan kepentingan manusia dan dimensi-dimensi ekologi à Bioregionalism

                                                               i.      kelemahan

1.       Faktor sosial-politik diabaikan

2.       Membutuhkan biaya yang besar,

12.   CAC Command and Control (CAC) adalah kebijakan pengelolaan SDA atau lingkungan dengan menggunakan standar-standar dan mengontrolnya dengan peraturan-peraturan hukum yang disertai sanksisanksi (Turner, Pearce dan Bateman, 1994)

13.   EIB Economic Incentives Based (EIB) adalah suatu pendekatan pengelolaan lingkungan dengan penciptaan nilai atau harga bagi lingkungan yang lebih baik, sehingga lingkungan bukan merupakan barang gratis (Field, 1994), contoh Contoh: Pajak emisi/limbah; Subsidi (emission subsidy)

14.   Metropolitan Governance Approach = Kelestarian diperoleh apabila peningkatan kualitas hidup suatu komunitas tidak menyebabkan penurunan kualitas hidup komunitas lainnya, baik yang hidup saat ini maupun di masa akan datang.

a.       Dampak lingkungan suatu komunitas tidak boleh menjadi beban pihak lainnya,

b.      Adanya pembagian yang adil (fair share) antara yang menerima manfaat (users) dengan yang menyediakan (providers)

c.       Kompensasi: penerima membayar penyedia manfaat (users pay providers)

d.      Mendorong kerjasama lokalitas (misal: PES), regional (misal: perjanjian pengendalian kebakaran hutan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia) dan internasional/global (misal: REDD+)

15.   Apabila konsentrasinya pada lokalitas à neighbourhood ecovillage approach

16.   Cognitive Conflicts = Pertarungan paradigma akan menghasilkan kebijakan yang multi-dimensi dan komprehensif, namun bila tdk terkendali, konflik akan menyebabkan Cognitive Conflict (konflik paradigm yang tdk berkesudahan)

17.   Aksi Bersama (collective actions) melalui Pembangunan Kelembagaan = Pembangunan kelembagaan berkaitan dengan kemampuan membangun institusi untuk meningkatkan hubungan-hubungan antar stakeholders yang selanjutnya mampu membuat keputusan bersama (dengan biaya transaksi yang murah) sebagai konsekuensi adanya interdependensi yang inherent dalam pengelolaan SDH.