RANGKUMAN ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN UAS

RANGKUMAN ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN UAS

>PERSPEKTIF TEORITIS ATAS ANALISIS KEBIJAKAN<

1.       Definisi = Analisis Kebijakan adalah subbidang diterapkan yang isinya tidak bisa ditentukan oleh batas-batas disiplin tapi apa pun muncul sesuai dengan keadaan waktu dan sifat masalah "(Wildavsky, 1979).

2.       Pemicu/indicator analisis kebijakan

a.       Proximity : Sebuah isu yang memiliki dampak langsung pada unit atau pembagian kementerian , atau menteri

b.      Krisis : Sebuah pembangunan yang tampaknya di luar kendali

c.       Implikasi penelitian baru : Bahan dalam domain publik yang menunjukkan pendekatan baru untuk masalah tertentu

3.       Tujuan analisis

a.       Akuntabilitas: Untuk menunjukkan pencapaian tujuan

b.      Pengetahuan: Untuk memperluas tingkat pemahaman dari isu tertentu

c.       Peningkatan Program: Analis Kebijakan yang tidak bertanggung jawab untuk pengiriman Program

4.       Langkah langkah dalam analisis kebijakan formal

a.       Masalah Definisi: Secara singkat menjelaskan masalah

b.      Latar Belakang dan Konteks: Penjelasan kecenderungan dalam bidang kebijakan

c.       Pilihan: Analisis biaya dan manfaat meringankan masalah / memperbaiki situasi

d.      Kesimpulan: Sebuah pernyataan mengakui legitimasi Masalah kebijakan

e.      Rekomendasi: Satu set tertentu pernyataan yang menggambarkan, di detail, pilihan yang lebih disukai

5.       Kerangka analitik

a.       Konstitusi / Hukum. Meneliti masalah berdasarkan peran konstitusional dan tanggung jawab administrasi.

b.      Institusional / Struktural. Masalah kebijakan Menganalisis dari pandangan kementerian, departemen atau lembaga

c.       Disiplin. Menggunakan alat-alat disiplin akademis (mis: ekonomi, psikologi) untuk memandu analisis.

d.      Politik / Pragmatis. Mendasarkan analisis atas pernyataan dan komitmen dari partai politik yang berkuasa atau pemerintah jarak pandang

e.      Normatif. Mengandalkan pertimbangan etika atau moral dalam resep solusi

6.       Pilihan pilihan

a.       Waktu: Proposal dapat diimplementasikan secara instan atau lebih periode beberapa tahun.

b.      Pengeluaran: Hasil / dampak kebijakan tersebut akan tergantung pada komitmen keuangan

c.       Sumber Daya Manusia: Dampak dapat bervariasi sesuai dengan ketersediaan staf

d.      Instrumen: Analis memiliki beragam instrumen untuk memanfaatkan dalam pelaksanaan

7.       Kriteria

a.       Keinginan: (1) Apakah proposal konsisten dengan prioritas sosial, ekonomi dan internasional pemerintah ?,

b.      Kelayakan: (1) Dapatkah hasil dicapai dengan menyarankan sumber daya ?

c.       Keterjangkauan: (1) Apakah pelaksanaan yang konsisten dengan posisi fiskal pemerintah ?

d.      Penularan: (1) Memiliki rencana komunikasi yang memadai disusun ?

e.      Kemenangan: (1) Apakah kebijakan menyelesaikan masalah atau             akan itu dipandang sebagai langkah sementara yang memadai ?,

f.        Equity: (1) Apakah warga diperlakukan secara adil ?,

g.       Sustainability: (1) Dapatkah kebijakan dilaksanakan dengan cara              sensitif terhadap pertimbangan lingkungan ?,

>ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN<

1.       Dalam proses pembuatan kebijakan, yg diperlukan bukan hanya analisis “problem” tetapi juga analisis tentang “opsi kebijakan” atau “solusi” yg harus diambil serta analisis tentang “implikasi/dampak” dari opsi yg telah dan akan diambil --- Analisis kebijakan meliputi spektrum pengetahuanj “dalam (in)” proses kebijakan, pengetahuan “untuk (for)” proses kebijakan, dan pengetahuan “tentang (about)” proses kebijakan

2.       Pengertian analisis kebijakan: Aktivitas menciptakan pengetahuan

a.       tentang proses pembuatan

b.      dlm proses kebijakan

c.       stock pengetahuan

3.       variasi analisis kebijakan

a.       analisis kebijakan

                                                               i.      analisis determinasi kebijakan

                                                             ii.      analisis isi kebijakan

b.      analisis untuk kebijakan

                                                               i.      monitoring dan evaluasi kebijakan

                                                             ii.      informasi untuk kebijakan

                                                            iii.      advokasi kebijakan

>ISU DALAM KEBIJAKAN PUBLIK<

1.       Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat (biasanya dlm debat publik) diantara para aktor mengenai hal tertentu.

Timbulnya isu kebijakan publik karena telah terjadi konflik atau “perbedaan persepsi” diantara para aktor atas situasi problematik yg dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu

2.       Rumusan sebuah isu sesungguhnya sangat bersifat “subjektif” --- pemikiran pribadi seseorang

3.       Isu kebijakan public penting dicermati, ada 2 alasan penting

a.       adanya “kesadaran “tertentu dari sejumlah komponen masyarakat

b.      Derajat keterbukaan/tingkat demokratisasi suatu sistem politik negara

4.       Media dan konstruksi problem

a.       Dari perspektif pendekatan “konstruktivis” dampak media thd problem sosial adalah aspek kunci dari proses “labelling” krn media bisa menambah “sensitif” dan memperkuat sesuatu yang dilabeli sbg “problem’’ (Wilkins, 1964)

b.      konstruksi problem

c.       menciptakan ancaman stereotif, dan pada akhirnya mempengaruhi “opini public

d.      membuat suatu isu menjadi perhatian utama publik, sehingga media sbg salah satu “agenda-setters”.

>ISU MASALAH DAN AGENDA KEBIJAKAN<

1.       Problems vs Issues

a.       Tidak semua problem menjadi issue

b.      Tidak semua “issue” bersifat problem

2.       Alasan kenapa isu lingkungan tidak mendapat perhatian besar

a.       Sering terjadi, sehingga dianggap hal yang biasa

b.      Disadari masalahnya sangat kompleks, dan sulit mencari siapa yang salah

c.       Terkait erat dengan fenomena alam, diluar control manusia

n  Masalah kebijakan àDalam konteks kebijakan, maknanya sebagai “masalah kebijakan (policy problem) yg berawal dari sebuah awareness of a problem (kesadaran adanya masalah tertentu)

n  Mengidentifikasi masalah kebijakan àApa yg dianggap sbg sebuah problem dan bagaimana problem didefinisikan akan tergantung pada cara pembuat kebijakan menangani isu atau kejadian,,, Fakta-fakta sesungguhnya adalah sesuatu yg tidak pernah berbicara sendiri, mereka perlu seorang “penafsir” (bisa para ahli, lembaga, media, dll.)

n  Beberapa kriteria agar isu dapat masuk menjadi agenda kebijakan

o   Isu telah mencapai titik kritis tertentu

o   Isu telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yg dpt menimbulkan dampak

o   Isu telah membangkitkan emosi tertentu

o   Isu yg mempermasalahkan kekuasaan

o   Isu menyangkut suatu persoalan yg fasionable

n  Siklus Kebijakan –

Pembuatan kebijakan (Policy making) adalah suatu proses yang terdiri dari tahap-tahap siklus politik yang saling terkait, yaitu: formasi kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn 2000).

o   Formasi kebijakan = tahapan awal dalam proses pembuatan kebijakan

o   Agenda Kebijakan = usulan kebijakan diagendakan oleh lembaga pembuat kebijakan dan dibahas dalam proses perumusan kebijakan

o   Formulasi Kebijakan = proses  pembuatan  kebijakan untuk  merumuskan  materi  kebijakan  yang  menghasilkan rancangan kebijakan

o   Adopsi Kebijakan = tahapan dimana suatu rancangan kebijakan diterima atau  ditetapkan  secara  resmi  sebagai  kebijakan  yang akan diimplementasikan.

o   Implementasi Kebijakan = tahapan dimana suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan (diadopsi) mulai diberlakukan atau dilaksanakan

o   Evaluasi Kebijakan = tahapan  dimana  suatu  kebijakan  dievaluasi kesesuaiannya,  baik  kesesuaian  substansi  (materi,  hiererki)  maupun kesesuaian  capaian  atau  aspek  pelaksanaannya