Presiden Memarahi Menterinya di Depan Publik, Tepatkah ?

    Beberapa hari lalu beredar rekaman sidang kabinet, yang dihadiri para menteri dari Kabinet Indonesia Maju, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sidang yang berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini tersebut, membahas mengenai penanganan pandemi Covid 19 dari berbagai sektor.

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. Sumber : https://tirto.id/fMfU

    Salah satu bidang yang mendapat sorotan dari Presiden adalah Kesehatan. Presiden menyinggung tentang alokasi dana penanganan Covid 19 yang telah dianggarkan mencapai 70an Trilliun Rupiah, namun baru terpakai tidak sampai 2%. Pesan utama beliau mengenai tunjangan dokter dan tenaga kesehatan yang telah bersusah payah menangani pandemi ini harus segera didistribusikan.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

    Selain itu, sektor ekonomi juga mendapatkan perhatian beliau. Bantuan Sosial (Bansos) juga belum maksimal terdistribusi, masih terdapat laporan yang sampai ke beliau, jika banyak mesyarakat yang belum menerima, padahal pandemi ini sudah melanda mulai tiga bulan lalu.

    Kemarahan beliau ini memang cukup tergambar pada video yang menurut informasi telah direkam 10 hari yang lalu (sekitar 18 Juni 2020). Dalam rapat kabinet tersebut, prsiden juga mengancam akan mengganti Menteri yang sekira tidak cakap dalam menangani pandemi ini, dan akan membubarkan beberapa lembaga yang kurang memberikan pengaruh.

    Pengamat Politik Hanta Yudha, dalam wawancaranya di sebuah media mengemukakan pendapatnya terkait dengan video dan kemarahan Presiden tersebut. Menurutnya, pemublikasian video tersebut malah membuka keburukan pemerintah khususnya presiden sendiri. Karena publik akan menilai, jika Presiden cenderung melemparkan masalah pada bawahannya, padahal bisa saja instruksi dari pimpinan yang kurang jelas.

    Yudha juga menganalogikan, seandainya ia adalah pimpinan sebuah bidang pelayanan jasa, apabila ada customer yang complain atas kekurangan kinerja timnya, maka sebagai pimpinan ia akan meminta maaf secara langsung pada customer, jika timnya tidak bekerja maksimal. Selanjutnya ia akan menasehati (baca: memarahi) timnya secara personal, tanpa diketahui customer.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

    Ini akan lebih bijak, untuk menjaga pandangan customer terhadap marwah pelayanan jasa tersebut. Disamping itu, customer juga melihat sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan.

    Lain halnya dengan pandangan Haris Azhar, seorang inisiator laporcovid19.org, aliansi masyarakat sipil yang fokus mengkritisi penanganan pandemi oleh pemerintah, “Justru dia [Presiden] yang selama ini mencla-mencle, lambat, dan anggap remeh situasi pandemi ini sejak awal kata Haris kepada wartawan Tirto.id, Senin (28/06/2020) siang. “Itu modus saja, berlagak marah marah”.

    Ia pun menambahkan jika penanganan covid 19 terhambat karena pandangan pemerintah selalu ekonomi dan bisnis belaka. Sejak pandemi belum sebesar ini, pemerintah bukannya menutup akses keluar masuk negara, malah secara terang – terangan mengkampanyekan wisata dan menunjukkan jika Indonesia aman- aman saja, bahkan Presiden pun mengenjurkan meminum Jamu tradisional.

    Sekarang, saat pandemi Covid 19 belum menunjukkan kelandaian kurva, pemerintah sudah buru – buru menginstruksikan ‘kelaziman baru’ dengan alasan roda ekonomi harus segera bergerak, atau karena memang sudah kehabisan anggaran untuk memberikan Bansos secara simultan.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

    Tidak heran jika banyak kalangan yang berpendapat ini adalah upaya untuk menimpakan kegagalan pada bawahannya. Dan dengan kuasanyalah seenaknya mencopot menteri yang kurang cakap, ini karena menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden, wajar. Bagaimana dengan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada rakyat?.

    Celakanya rakyat tidak bisa mencopot Presiden secara langsung, harus melalui konstitusi, atau jika memaksa malah dituduh makar.

    Dilema.

    --------------------

    Schrijver.

    Copyright. ©. 2020. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.

    Subscribe.