SURAT TERBUKA UNTUK MAS GIBRAN: Jangan Mudah Tergoda Jadi Cawapres

Ilustrasi Gibran. Sumber : https://tinyurl.com/3upte2pu

 

Salam hormat untuk Mas Gibran Rakabuming Raka.

 

Harus diakui bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak politik sama, baik hak dipilih atau hak memilih, termasuk hak menjadi anggota partai politik. Hak politik harus dihormati dalam negara berasas demokrasi seperti Indonesia. Namun bila Gibran Rakabuming Raka nekat maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo, dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk yang bisa menghancurkan legasi Presiden Jokowi dan keadaban demokrasi Indonesia. Kenapa? Ada banyak faktor yang bisa menghancurkan legasi Presiden Jokowi dan keadaban demokrasi Indonesia.

 

Pertama, Ada indikasi kolusi nepotisme (sebut saja KKN) yang disorot publik: Faktanya, keluarga Gibran Rakabuming Raka kini sedang berada di lingkaran kekuasaan lembaga tinggi negara. Selain ada Jokowi yang masih menjabat Presiden, juga ada kerabatnya yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Prof. Dr. H. Anwar Usman. Di sisi lain, kapasitas Gibran Rakabuming Raka untuk duduk menjadi Cawapres, masih dipertanyakan publik karena pengalamannya menjadi Wali Kota Solo belum genap satu periode. Selain itu, ada gerakan sistemik penggalangan opini yang masif mendorong Gibran untuk maju sebagai Cawapres.  Dari fakta ini, Gibran terkesan dipaksakan untuk maju menjadi Cawapres dengan memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan yang dipegang keluarganya (Jokowi dan Prof. Dr. H. Anwar Usman). 

 

Kedua, Ada indikasi pelecehan etika politik dan Pancasila: Sangat benar, Gibran juga punya hak politik, baik hak dipilih atau hak memilih, termasuk hak menjadi anggota partai politik. Namun, penggunaan hak politik itu harusnya berdasarkan etika sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia dalam Pancasila. Artinya, pelaksanaan demokrasi dan penggunaan hak politik di Indonesia harusnya dilandasi nilai-nilai etika yang telah dijabarkan dalam lima sila dalam Pancasila. Pendek kata, jika Gibran nekat maju sebagai Cawapres, sama halnya anti pada nilai-nila etika yang telah dirumuskan pada setiap sila dalam Pancasila. 

 

Adanya indikasi kolusi nepotisme dan pelecehan etika Pancasila tersebut, jelas akan merusak legasi Presiden Jokowi yang dibangun dengan kerja keras selama dua periode karena kepercayaan publik akan jatuh. Bila Gibran nekat maju menjadi Cawapres, juga akan menimbulkan krisis kredibilitas politik yang bisa merusak peradaban demokrasi dan menghancurkan pelayanan publik.

 

Hak politik Gibran memang harus dihormati, tapi Gibran juga wajib menghormati nilai-nilai etika sebagai dirumuskan dalam Pancasila. Bila dianalogikan, hak politik Gibran bisa disebut tidak beda jauh dengan hak rakyatnya dalam mencintai atau dicintai. Namun penggunaan hak dicintai dan mencintai itu, harusnya dilakukan berdasar etika dan tata krama adat maupun agama. Setiap orang berhak untuk becinta, tapi kalau bebas bercinta dengan siapa saja (termasuk dengan istri atau suami orang lain), hal ini bisa menimbulkan kekecewaan dan amarah dari pihak lain. Yang pasti, partainya Gibran (PDIP) kini sudah memilik bakal Capres sendiri. Kalau Gibran sampai nekat jadi Cawapres dari partai lain, itu sama halnya tidak punya malu. 

 

Karena itu, Saya berharap Gibran bisa mempertimbangkan masalah etika politik agar tidak menimbulkan preseden buruk di kemudian hari. Jangan mudah tergoda menjadi Cawapres. Saya yakin Gibran bisa tumbuh jadi pimpinan masa depan yang hebat bila tetap konsisnten menjaga etika dalam berdemokrasi.

 

     -------------

     Schrijver.

     Copyright. ©. 2023. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.