Baru 3 Hari Menjabat, Serangkaian Kontroversi Menteri Kabinet Merah Putih Mencuat. Simak Selengkapnya

Mari kita lihat rekam jejak tokoh-tokoh bermasalah yang saat ini dilantik di kabinet merah putih era Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden  Gibran Rakabumin Raka. Instagram/@gibran_rakabuming.

YUDHABJNUGROHO – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama tokoh yang akan mendukung pemerintahannya di Kabinet Merah Putih.

 

Sebanyak 112 pejabat negara resmi menjabat di Kabinet Prabowo Gibran, yang  terdiri atas menteri, wakil menteri, dan kepala badan pemerintahan Indonesia.

 

Pengumuman  pejabat negara itu disampaikan Prabowo saat pengumuman di Istana Negara Jakarta pada 20 hingga 22 Oktober 2024.

 

“Telah saya umumkan daftar Kepala Badan RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” kata Prabowo usai Kepala Badan RI di Istana Negara Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

 

Meski baru tiga hari bekerja di bawah kepemimpinan Prabowo, beberapa menteri sudah melakukan perilaku kontroversial di depan umum. Berikut  nama keempat menteri tersebut;

 

1. Yusril Ihza Mahendra

 

Menteri Koordinator  Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menuturkan pernyataan yang langsung menyedot perhatian publik bahwa kejadian di tahun 1998 bukanlah pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

 

Mantan Kepala Sekretariat Negara Indonesia di bawah pemerintahan Suharto dan BJ Habibie dengan jelas menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan genosida dan pembersihan etnis.

 

Yusril mengklaim Indonesia belum pernah mengalami tragedi pelanggaran HAM serius dalam satu dekade terakhir.

 

Ketua Umum Partai Bulan Bintang mengatakan pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia pada tahun 1960, namun tidak termasuk kejadian di tahun 1998.

 

2. Yandri Susanto

 

Yandri Susanto Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto juga dinilai publik  melakukan kesalahan di hari kedua menjabat sebagai anak buah Prabowo.

 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menuding Pak Yandri  menyebarkan surat berstempel Kementerian Desa untuk kepentingan pribadi.

 

Pejabat Partai Amanat Nasional itu diduga menyebarkan undangan haul 2 tahun kepergian sang bunda.

 

Menanggapi undangan tersebut, Mahfud MD menegaskan, kop surat Kementerian tidak boleh digunakan untuk acara pribadi.

 

3. Bahlil Lahadalia

 

Bahlil lahadalia yang didapuk menjadi Menteri ESDM juga menuai kontroversi usai dilantik oleh Presiden Prabowo.

 

Sumber di Partai Golkar mengatakan ada "tukar-guling" di balik alokasi kursi menteri  di kabinet merah putih Golkar.

 

Dalam pidato memperingati HUT Golkar ke-60, Bahlil mengungkapkan, partainya awalnya mendapat lima slot menteri.

 

Pria  48 tahun itu mengatakan, ia kemudian  menukar jabatan Ketua MPR yang seharusnya dilimpahkan ke Golkar ke Gerindra dengan imbalan tambahan alokasi Menteri untuk Golkar yang ia sebut dengan istilah 'tukar-guling'.

 

4. Natalius Pigai

 

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membuat pernyataan kontroversial mengenai anggaran kementerian yang dipimpinnya.

 

Pria asal Papua tersebut mengatakan anggaran Kementerian HAM seharusnya Rp20 triliun, bukan hanya Rp60 miliar.

 

Pigai yakin ia bisa membangun hal-hal besar sebagai aktivis hak asasi manusia dalam pengabdiannya.

 

Melihat kembali kegagalan-kegagalan yang terjadi belakangan ini, masih banyak orang yang teridentifikasi bermasalah dan tidak luput dari perhatian publik.

 

Siapa lagi yang bermasalah di kabinet Prabowo? Berikut daftar nama orang-orang tersebut, antara lain;

 

1. Zulkifli Hasan

 

Pada Januari 2020, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan diperiksa terkait kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan Konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit di Provinsi Riau.

 

Nama Zulkifli Hasan sudah disebut-sebut sejak awal kasus konversi hutan tersebut menggaung.

 

Annas Maamun, terpidana kasus tersebut, beberapa kali menyebutkan namanya dan mengaku menemui Ketua Umum PAN  tersebut di rumahnya.

 

Annas membenarkan, pihaknya telah menyampaikan permohonan konversi status hutan Riau kepada Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih itu.

 

2. Dito Ariotedjo

 

Pada September 2023, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito dituduh menerima uang atas nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam proses selanjutnya atas tuduhan rasuah proyek BTS 4G.

 

Komisaris PT Solitech Media Synergy Irawan Hermawan mengatakan, Rp 27 miliar telah ditransfer ke Dito.

 

Dalam kesempatan lain, Dito mengaku tak mengetahui dirinya menerima dana senilai Rp 27 miliar dari tersangka korupsi BTS 4G Kominfo Maqdir Ismail.

 

3. Edward Omar Sharif Hiariej

 

Pada November 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy sebagai tersangka kasus  suap.

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membenarkan kasus Eddy dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW) dengan dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 7 miliar.

 

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga melaporkan, dua orang yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut adalah asisten pribadi Eddy Yogi Ari Rukmana dan pengacara Yosie Andika Mulyadi.

 

4. Wahyu Trenggono

 

Pada Juli 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

 

Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi  kerjasama  PT Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kerugian pemerintah dalam kasus ini bisa mencapai kisaran ratusan miliar.

 

 

5. Airlangga Hartarto

 

Pada Agustus 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto menarik perhatian publik atas dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kini kembali menjabat setelah ditunjuk Presiden Prabowo telah menerima panggilan dari Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Perdagangan periode 2021-2022.

 

Situasi semakin diperumit dengan ancaman penggeledahan dan penangkapan paksa, dan Bapak Airlangga diperintahkan oleh Partai Golkar untuk membuat video pengunduran diri. ***