Menilik Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Sitaan Koruptor, Simak Sederet Fakta Pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait

Pose Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. (Instagram.com/@maruararsirait)

YUDHABJNUGROHO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencananya untuk menggunakan tanah sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu lokasi yang dimaksud adalah lahan seluas seribu hektar yang merupakan milik koruptor di Provinsi Banten.

 

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung dua kali, yang ketiga, lusa," kata Menteri PKP kepada wartawan saat menghadiri acara Agent Awards Jakarta 2024, di Jakarta, pada hari Senin, 18 November 2024.

 

"Dari Jaksa Agung, saya sudah dapat 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," tegas Maruarar.

 

Sebagaimana diketahui, pemerintahan RI di era Prabowo-Gibran meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat kecil di Indonesia.

 

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak.

 

Terkait ini, apa saja langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah? Berikut adalah penjelasannya.

 

Menteri PKP Perjuangkan Lahan Sitaan Kejagung

 

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan bahwa ia akan memperjuangkan penggunaan lahan sitaan dari Kejagung.

 

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah, ini perjuangan ya," ungkapnya.

 

Maruarar menjelaskan bahwa terdapat 600 hektar lahan yang sudah memenuhi syarat untuk dibangun rumah.

 

Menteri PKP membayangkan pembangunan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi, yang kira-kira bisa mencapai 60.000 unit.

 

"60 persen berarti 600 hektar. Enam ratus hektar itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36 (meter persegi), 60 (meter persegi) bisa jadi berapa rumah?" ujarnya.

 

Maruarar juga menegaskan bahwa perhitungannya ini hanya didasarkan pada satu kasus penyitaan tanah dari koruptor di Kejagung.

 

"Betul nggak 60 ribu (unit) angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus, satu koruptor," jelasnya.

 

Erick Thohir Siapkan Lahan BUMN Untuk Program 3 Juta Rumah

 

Dalam kesempatan lainnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan lahan-lahan BUMN yang dapat mendukung program 3 juta rumah.

 

Erick Thohir juga memastikan bahwa lahan BUMN telah disiapkan untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian PKP.

 

Menteri BUMN menyatakan hal ini saat berdiskusi dengan Maruarar Sirait, Menteri PKP.

 

"Kita mapping dulu, di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ungkap Erick kepada wartawan di Kantor BUMN, Jakarta, pada hari Jumat, 15 November 2024.

 

200 Hektar Lahan Sitaan Koruptor dari Kejagung

 

Maruarar Sirait sebelumnya telah menjelaskan mengenai usaha pemerintah dalam memanfaatkan tanah sitaan dari koruptor untuk perumahan rakyat.

 

Menteri PKP itu juga menyatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung, Sinitiar Burhanuddin.

 

"Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitair Burhanuddin), dua kali rapat kabinet untuk mengobrol, dan dua kali datang di Kantor Kejagung," ungkap Maruarar di acara Developer Gathering di Menara BTN, Jakarta, pada hari Jumat, 8 November 2024.

 

Pada kesempatan itu, Maruarar menyampaikan bahwa 200 hektar dari Kejagung sudah siap dari total 10 ribu hektar lahan sitaan koruptor.

 

"Beliau (Jaksa Agung) sudah menyerahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektar dari total 10 ribu hektar," tutupnya.y©