Menyoroti 3 Permintaan Dana Triliunan Natalius Pigai untuk Pembangunan HAM di Indonesia, Mulai Soal Pegawai Hingga Program Desa

Menyimak permintaan anggaran triliunan dari Menteri HAM RI Kabinet Prabowo, Natalius Pigai, terkait penambahan pegawai serta program desa. (Instagram.com / @natalius_pigai).

YUDHABJNUGROHO – Menteri HAM Natalius Pigai menarik perhatian publik setelah mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai di kementeriannya. 

 

Pigai mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. 

 

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa anggaran yang diminta Menteri HAM RI adalah bagian dari upaya memperbaiki situasi HAM di Indonesia. 

 

Willy akan menyelidiki lebih lanjut alasan Pigai meminta anggaran triliunan rupiah. Willy menegaskan bahwa pihaknya belum mengerti kebutuhan Pigai tersebut.

 

"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini, untuk kebutuhan beliau itu apa, itu belum kami dalami," ungkap Willy pada Kamis, 31 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

 

Willy juga mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan hak asasi manusia. 

 

Prabowo mencanangkan (program) ‘Makan Bergizi’, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, UUD 1945 kita, 20 persen itu untuk pendidikan, itu HAM," jelasnya. 

 

Lantas, apa yang menjadi perhatian Pigai terkait pengajuan penambahan anggaran untuk Kementerian HAM. Simak selengkapnya :

 

1. Minta Rp1 Triliun untuk Pegawai Kementerian HAM

 

Menteri HAM mengungkapkan kebutuhan ketersediaan dana sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai kementerian. 

 

Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM membutuhkan penambahan pegawai dari 378 menjadi 2.544 orang. 

 

"Kalau saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024. 

 

Menteri HAM RI juga merinci penambahan staf di kementeriannya. Pada tahun 2024, terdapat 188 pegawai di tingkat pusat, termasuk 1 direktur jenderal, 6 pimpinan tinggi pratama, 9 jabatan struktural, 92 jabatan fungsional, 66 pelaksana, dan 14 PPK. 

 

"Yang 188 (pegawai) ini, untuk belanja pegawai Rp14 miliar," kata Menteri HAM RI. 

 

Selain itu, Pigai juga mengungkapkan rancangan struktur organisasi baru di Kementerian HAM pusat dengan 762 pegawai, termasuk menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal instrumen dan penguatan HAM, serta direktur jenderal pelayanan dan kepatuhan HAM. 

 

"Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi, struktur sudah saya siapkan," ujar Pigai.

 

Dengan begitu, Menteri HAM RI tersebut mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawainya yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

 

" Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun," katanya.

 

2. Perlu Anggaran Rp8,3 Triliun Buat Program Desa

 

Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga menyarankan program Rp100 juta untuk satu desa berbagai sosialisasi HAM ke warga RI.

 

Menteri HAM RI tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan jumlah desa di Indonesia mencapai 83 ribu.

 

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan, kami siapkan," kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

 

"Jika satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta, maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun," katanya.

 

Selain itu, Pigai juga mengklaim memiliki tim di lapangan sebanyak 1.0007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.

 

"Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami. Dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah,” tambahnya. 

 

3. Minta Anggaran di Atas Rp20 Triliun Untuk Kementerian HAM

 

Menteri HAM RI Pigai meminta anggaran di atas Rp20 triliun untuk program-program kementeriannya. 

 

Menurut Pigai, program pembangunan HAM meliputi banyak hal fisik dan nonfisik, seperti membuat regulasi dan memenuhi hak masyarakat. Menteri HAM RI menyatakan keinginan agar anggaran untuk Kementerian HAM di atas Rp20 triliun. 

 

"Kalau negara punya kemampuan, maunya (anggaran untuk Kementerian HAM) di atas Rp20 triliun," tegas Menteri HAM RI pada Senin, 21 Oktober 2024, usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta.

 

“Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," katanya. yyy