Zulkifli Hasan Tuai Perhatian Setelah Tom Lembong Terlibat Kasus Impor Gula. Rencana Zulkifli Impor Beras hingga Dampaknya Buat Petani Lokal

Foto Presiden RI Prabowo Subianto dan Menko Pangan RI Zulkifli Hasan. (Instagram.com/@zul.hasan)

 

YUDHABJNUGROHO – Tom Lembong telah menjalani penyelidikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait impor gula saat dia menjadi Menteri Perdagangan di pemerintahan Jokowi pada tahun 2015-2016. 

 

Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 karena diduga terlibat dalam penyimpangan aturan yang merugikan negara hingga Rp400 miliar.

 

Tom Lembong dituduh melakukan kongkalikong dengan importir non-BUMN yang melanggar aturan terkait impor gula. 

 

Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, menjelaskan bahwa impor gula kristal putih seharusnya dilakukan oleh BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004.

 

"Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN," jelas Qodar pada Selasa, 29 Oktober 2024 dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta.

 

Sorotan Warganet ke Menko Pangan Zulkifli Hasan

 

Kasus ini membuat publik fokus pada Menko Bidang Pangan di Kabinet Prabowo, Zulkifli Hasan, yang akan menambah kuota impor beras sebanyak 1 ton untuk kebutuhan cadangan beras Indonesia. 

 

Seorang warganet mengkritik rencana tersebut dengan mengatakan " Stop impor beras, kita ini semuanya punya. Nyatanya malah teken kontrak impor. Sama dong seperti impor gula?" kata warganet dengan akun @MasBRO_back pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.

 

Warganet itu juga mengeluhkan kebijakan impor yang dianggap semakin meningkat di Kementerian Perdagangan RI.

 

“Mendag mulai dari Tom Lembong hingga Zulkifli Hasan impornya semakin bertambah, bahwa Zulkifli Hasan hingga tiga kali lipat. Yakin selain Tom Lembong, Mendag lainnya nggak korupsi?” tambahnya.

 

Kritik tajam juga dilontarkan oleh warganet yang menilai Zulkifli sebagai penghambat kemajuan bangsa karena kebijakan impor berasnya. 

 

"Kalau boleh berkata, Zulhas ini merupakan sosok yang menghambat kemajuan bangsa," tulis warganet dengan akun @hnirankara. 

 

“Bagaimana tidak? Ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, banyak impor dilakukan oleh Indonesia termasuk beras," tegasnya. 

 

Soal Rencana Impor Beras Menko Pangan RI

 

Menko Pangan RI mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). 

 

“Memang, kita terutang. Harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business”. Kata Zulkifli pada 29 Oktober 2024 di

Jakarta.

 

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras pada tahun 2024.

 

Namun, dari Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 2,9 juta ton beras yang diimpor telah tercatat. Pada bulan September-Desember 2024, Indonesia berencana untuk mengimpor sebanyak 1,5 juta ton. 

 

Bagaimana kebijakan impor ini memengaruhi ketahanan pangan di Indonesia? 

 

Soal Ketergantungan Impor dan Dampaknya Bagi Petani Lokal

 

Benny Eko Supriyanto Kasubbag Umum Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI menekankan bahwa ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok internasional. 

 

"Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan global dan gangguan dalam rantai pasok internasional," ujar Benny dalam pernyataan tertulis Kemenkeu pada 14 Agustus 2024 lalu.

 

Contohnya, jika terjadi krisis pangan global atau pembatasan ekspor, Indonesia bisa kekurangan bahan pangan penting, terlebih jika yang paling terdampak adalah negara produsen.

 

Selain itu, petani lokal adalah kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan impor pangan. Dampak yang dirasakan oleh para petani lokal adalah persaingan yang tidak seimbang. 

 

Berikut beberapa dampak yang akan dirasakan oleh petani local, akibat kebijakan impor pangan;

 

1. Persaingan yang Tidak Seimbang

 

Produk pangan impor sering kali dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal. 

 

Hal ini terjadi karena negara pengekspor lebih unggul dalam hal ukuran ekonomi, teknologi, dan dukungan dari pemerintah. Dampaknya, petani di daerah kesulitan menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang bersaing.

 

2. Penurunan Pendapatan Petani

 

Ketika harga produk lokal turun karena produk impor masuk, pendapatan petani juga ikut turun. 

 

Dalam jangka panjang, impor produk dapat merugikan investasi di sektor pertanian Indonesia. 

 

Misalnya, penggunaan teknologi dan input pertanian impor yang dianggap lebih unggul bisa mengurangi produktivitas dan kualitas produksi dalam negeri.

 

3. Keberlanjutan Usaha Pertanian

 

Penurunan pendapatan dan ketidakpastian masa depan bisa membuat petani, terutama generasi muda, enggan melanjutkan usaha pertanian. 

 

Ini berpotensi merusak sektor pertanian lokal dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Sebagai akibatnya, kebijakan impor pangan di Indonesia memengaruhi ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan sektor pertanian lokal. yyy