Istana Buka Suara Terkait Penolakan MBG di Papua, Ingatkan untuk Tidak Menghalangi Hak Penerima Manfaat Lainnya

Istana buka suara tentang penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua. (Instagram/badangizinasional.ri)

YUDHABJNUGROHO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo masih menghadapi penolakan di Papua.

Di berbagai platform media sosial, banyak pelajar yang melakukan demonstrasi menentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini.

 

Alih-alih mendukung MBG, pelajar-pelajar tersebut menyerukan perbaikan pada bidang pendidikan.

 

Mengenai penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis, pihak Istana menyampaikan bahwa demonstrasi yang diadakan merupakan cara menyampaikan pendapat.

 

Namun, harus ada upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan antara demonstran dan aparat.

 

"Jika warga masyarakat ingin berdemonstrasi untuk menyuarakan pendapat, silakan, namun harus diingat agar tidak memicu kekerasan," ucap Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.

 

Hasan juga menekankan bahwa menolak program Makan Bergizi Gratis adalah hak setiap individu.

 

Dia percaya bahwa setiap orang berhak untuk menerima atau menolak inisiatif ini.

 

Penolakan MBG Bukan untuk Menghalangi Mereka yang Mau Menerima

 

Hasan menambahkan bahwa masih ada individu yang mendukung keberlangsungan program MBG.

 

Sebab itu, penolakan yang terjadi bukan untuk mencegah mereka yang ingin memanfaatkan MBG.

 

"Jangan sampai menghalangi hak sahabat dan rekan-rekan mereka untuk mendapatkan Makan Bergizi Gratis," jelas Hasan.

 

"Jika ada yang berpendapat tidak membutuhkannya, mereka dapat menyampaikan hal tersebut, bisa saja bilang, 'Kami tidak ingin,' tak masalah," lanjutin Hasan.

 

"Jangan sampai berdemonstrasi untuk membatalkan dan menolak, karena itu akan menghalangi hak-hak orang lain, teman-teman yang lain untuk menerima layanan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan.

 

Manfaat Program MBG untuk Pemenuhan Gizi

 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan keyakinannya bahwa setelah program ini dilaksanakan, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya.

 

"Seiring waktu, masyarakat akan menyadari bahwa konsumsi pangan bergizi adalah kebutuhan utama bagi setiap warga negara, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan pencegahan stunting," tuturnya.

 

"Yang terpenting, kami berpikiran positif bahwa pangan bergizi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur TNI yang bertugas di lokasi tersebut," tambah Sjafrie.

 

Dia juga menjelaskan bahwa program MBG merupakan hak yang mesti diberikan kepada semua penerima manfaat.

 

"Semua penerima itu adalah anak-anak kita yang sangat membutuhkan pangan bergizi," ujarnya.

 

"Program MBG ini disediakan bagi mereka setiap hari selama masa sekolah mereka," lanjutnya.

 

Demo Penolakan MBG di Papua Bukan Hal yang Baru

 

Sebelumnya, telah terjadi demonstrasi penolakan terhadap MBG di Papua, bahkan disertai ancaman pembakaran terhadap sekolah-sekolah yang menerapkan program ini. Menhan menilai pelaksanaan program ini harus mencermati isu politik.

 

Menurutnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.

 

"Kami tidak peduli dengan isu-isu politik lainnya, kami hanya fokus menjalankan tugas kemanusiaan," terang Sjafrie pada Selasa, 4 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Ia juga menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan TNI AD untuk menjaga pelaksanaan program MBG di setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPGG.

 

"Saat ini, situasi tidak sepenuhnya baik, jadi kami memerlukan pengawasan dari satuan tugas territorial TNI Angkatan Darat untuk memastikan pelaksanaan dapur-dapur ini," kata Sjafrie.y©