Viral Aksi Damai Siswa Papua Sebut Lebih Butuh Pendidikan Gratis Dibandingkan Makan Gratis, Mendikdasmen : Program Baru, Masih Butuh Evaluasi dan Penyempurnaan

Foto aksi damai pelajar di Papua tolak MBG, tapi memilih pendidikan (x.com/vyeimo83)

YUDHABJNUGROHO – Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, telah mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025.

Pada tahap awal implementasinya, program MBG menghadapi penolakan yang kuat di wilayah Papua.

 

Keberatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua disertai dengan ancaman dari kelompok Operasi Papua Merdeka, OPM.

 

Ancaman yang disampaikan oleh mereka mencakup pembakaran sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis ini.

 

Makanan yang disediakan dalam program MBG dianggap sebagai zat berbahaya bagi anak-anak Papua

 

Pimpinan OPM, Undius Kogoya, menyatakan bahwa distribusi makanan dalam program MBG adalah tindakan pemerintah untuk meracuni anak-anak Papua, dengan konsekuensi jangka panjang.

 

“Makanan tersebut mengandung bahan berbahaya yang bisa membahayakan generasi Papua untuk waktu yang lama,” ujar Undius.

 

“Kami tidak ragu untuk membakar sekolah-sekolah dan menghabisi para pengkhianat di Intan Jaya,” tegasnya.

 

Bukan tentang makanan gratis, siswa di Papua menyampaikan tuntutan perbaikan pendidikan

 

Selain informasi mengenai ancaman dari OPM, viral di media sosial tentang tuntutan siswa di Papua yang menginginkan perbaikan dalam sektor pendidikan.

 

Dari akun X (sebelumnya Twitter) @vyeimo83, terlihat sekelompok siswa sedang duduk sambil mengangkat spanduk yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis.

 

“Pada hari Senin, 3 Februari 2025, ratusan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Yahukimo di Dekai, Provinsi Papua Pegunungan, melaksanakan aksi damai untuk menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pendidikan gratis,” tulis akun tersebut.

 

Sementara itu, di spanduk, para siswa mengekspresikan bahwa mereka tidak membutuhkan makanan gratis.

 

“Kami tidak butuh makanan gratis, kami butuh pendidikan,” tulis mereka di spanduk tersebut.

 

Tanggapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai tuntutan pendidikan daripada MBG

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis adalah sebuah program baru, sehingga perlu banyak evaluasi.

 

“Program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan,” ungkap Abdul Mu’ti setelah acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

 

Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan program MBG ke depannya.

 

“Sehingga beragam masalah yang ada di lapangan akan menjadi masukan untuk perbaikan program MBG di masa mendatang,” tambahnya.

 

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis mendapatkan dukungan penuh dari kementerian yang dipimpinnya.

 

“Dan kami akan memberikan masukan berdasarkan evaluasi di lapangan sebagai perbaikan untuk program MBG ini ke depan,” kata Abdul Mu’ti.

 

Menteri Pertahanan menyatakan bahwa program MBG adalah usaha kemanusiaan, bukan terkait dengan isu politik

 

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, juga memberikan pendapat mengenai penolakan yang terjadi di Papua terhadap MBG.

 

Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah bagian dari tugas kemanusiaan.

 

“Oleh karena itu, kami tidak akan terganggu oleh isu politik lain, kami hanya fokus pada tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie pada Selasa, 4 Februari 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Ia menambahkan bahwa mereka akan mengerahkan anggota TNI AD untuk menjaga pelaksanaan program MBG di setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPGG.

 

“Karena situasi saat ini belum kondusif, jadi kami memerlukan personel dari satuan tugas teritorial TNI Angkatan Darat untuk menjalankan program ini,” ujar Sjafrie.y©